Hal itu disampaikan oleh Mesdi, Anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Temuireng dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) De Temuireng Tahun anggaran 2024.

Acara yang diselenggarakan pada Senin, 24 Januari 2023 tersebut diikuti oleh Aparatur Pemerintah Desa Temuireng, BPD, Ketua RT, Ketua RW serta perwakilan dari semua lembaga Desa di Desa Temuireng.

Menurut Mesdi, semua kegiatan Pemerintah Desa sudah bisa dirasakan masyarakat, namun masih terkesan parsial. Menurutnya hal itu diakibatkan belum sempurnanya RPJMDes yang dimiliki.

“Seperti pembangunan saluran air, saat ini sudah dikerjakan beberapa titik. Namun belum terintegrasi antar titik (saluran air) tersebut, jadi belum bisa mengatasi kendala aliran airnya,” papar Mesdi.

Lebih lanjut ungkap Mesdi, pembangunan saluran air mungkin bisa jadi contoh dari belum terintegrasinya program – program Pemerintah Desa. Ia mengharapkan penyusunan RKPDes tahun 2024 bisbisa lebih memperhatikan sisi tersebut.

Senada dengan anggotanya, Ketua BPD Desa Temuireng mengungkapkan bahwa semua kegiatan sudah menyasar kepada masyarakat. Tidak ada yang melenceng dari RPJMDes. Akan tetapi integrasi antar program perlu lebih diperhatikan.

“Pada dasarnya kami (BPD) mendukung penuh semua program Pemdes, sepanjang itu sesuai dengan rule yang ada. Yang perlu ditingkatkan pada persoalan integrasi antar program,” terang Widodo.

Widodo memahami bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran kegiatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu ada kewajaran jika ada terkesan program tidak berkesinambungan.

Terlebih, menurutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMDes) Desa Temuireng 2019-2025 harus terpotong di tengah jalan karena Kepala Desa sebelumnya yaitu Alm. Sujiyono meninggal 2020 yang lalu. Masyarakat diharapkan ikut memahami faktor tersebut.

“Harusnya kan RPJMDes itu tahun 2019-2025, tapi terhenti di 2023 ini. Otomatis ada 2 tahun anggaran yang akan dirubah pada RPJMDes yang baru nanti,” imbuh Widodo.

Lebih jauh, Widodo mengharapkan Kepala Desa baru dan Tim penyusun RPJMDes 2023-2029 nanti memperhatikan kesinambungan antar kegiatan yang direncanakan. Bahkan jika perlu, menurutnya bisa mendatangkan konsultan ahli untuk menyusun RPJMDes nantinya. Agar semua program bisa lebih terarah.

“Pemerintah Desa perlu mengundang master (konsultan ahli) yang mampu membuat master plan untuk Desa Temuireng menurut saya,” ujar Widodo.

Menurutnya Widodo, tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun tim penyusun nanti orang – orang terpilih di Desa, belum tentu mampu melihat desa secara utuh. Seperti analisa masalah, potensi desa dan sebagainya. Hal itu yang mendasari perlunya ahli untuk mendampingi tim penyusun RPJMDes.

“Konsultan ahli nanti saya kira lebih memahami bagaimana metode pemetaan potensi, penyesuaian anggaran dan sebagainya. Mereka secara pengalaman dan akademik tentunya lebih menguasai,” pungkas Widodo. (Soleh Febriyanto)