VISI Visi pembangunan Desa Temuireng tahun 2024-2031 merupakan pengejawantahan dan implementasi dari Visi Kepala Desa Temuireng tahun 2024-2031 yaitu: “Terwujudnya Desa Temuireng yang Maju, Berprestasi dan Berwibawa”  Visi pembangunan Desa Temuireng Tahun 2024-2031 merupakan keberlanjutan inisiasi pembangunan dengan mengedepankan konsep berkesinambungan. Visi ini mengkombinasikan visi pembangunan Desa Tahun 2024-2031 dengan kesesuaian kondisi saat ini.   Temuireng, merupakan sebuah wilayah desa yang pada era Undang – undang desa diberi ...

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Desa Temuireng menggunakan mekanisme swakelola dengan memprioritaskan penyedia lokal desa. Adapun dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada peraturan berikut: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pengumuman dan Dokumen lampiran lainnya dapat diakses pada laman berikut:Pengadaan Barang dan ...

Temuireng – Jatinom. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa meluncurkan SIPADES 3.0 pada 3 Desember 2024. Aplikasi berbasis website ini menggantikan aplikasi versi basis desktop sebelumnya, yaitu SIPADES 2.0. Sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah Kecamatan Jatinom menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) SIPADES 3.0 bagi Sekretaris Desa dan Operator Desa pada Selasa, 25 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Jatinom. Bimtek menghadirkan narasumber Irma Budyartiningsih, Seksi Pembinaan ...

Visi PPID Desa Temuireng “Mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna mendukung pemerintahan desa yang terbuka dan terpercaya.” Misi PPID Desa Temuireng Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengelola dan mendokumentasikan informasi desa secara sistematis dan berkelanjutan. Menjamin hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong partisipasi aktif masyarakat ...